Jumat, 11 Maret 2011

PDB,PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI


PDB,PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI


1.Pertumbuhan Dan Struktur ekonomi
 A.Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.
Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik
B.Struktur Ekonomi
Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar:

a)Sisi permintaan agregat, pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan national income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya.
b)Sisi penawaran agregat, faktor pendorong utamanya adalah perubahn teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi
2.PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU SAMPAI   SAAT INI
Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak periode pemulihan akibat krisis ekonomi akhir tahun 1990 an. Perubahan tersebut dapat di identifikasi paling tidak dalam tiga hal mendasar.
Pertama, konstelasi politik pasca reformasi menempatkan perekonomian di tengah-tengah kehidupan politik yang lebih pluralistis dan demokratis. Kedua, desentralisasi yang telah diputuskan sebagai pendekatan pembangunan telah merubah struktur ekonomi dan pemangku kepentingan pembangunan ekonomi itu sendiri. Ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia telah berada dalam konstelasi jaring perekonomian global. Sejak akhir tahun 1980an proses globalisasi dan regionalisasi telah membuat perekonomian dunia semakin terintegrasi.
Dalam kenyataannya sistem ekonomi Indonesia jauh lebih kompleks daripada pasal 33 UUD 1945 karena di dalamnya juga mencakup berbagai norma, kenyataan sosial, dan kenyataan politik. Semua ini menjadi acuan dalam merumuskan elemen-elemen di dalam sistem ekonomi yang meliputi: kepemilikan, alokasi sumber daya, mekanisme pasar, sistem insentif, hak-hak konsumen, dan jaring sosial untuk penanganan kemiskinan.
Krisis ekonomi di akhir tahun 1997-1998 memberi pelajaran tentang pentingnya sistem perekonomian yang cukup lentur dalam menghadapi perubahan-perubahan di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan demokratisasi dan desentralisasi, peran masyarakat dan daerah semakin luas dalam proses politik dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, hakekat globalisasi yang sudah menjadi fakta sejarah pada intinya adalah proses perluasan sistem ekonomi pasar ke ruang lingkup internasional. Kini Pemerintah Indonesia tampaknya lebih siap. Fundamental ekonomi telah ditetapkan antara lain sektor perbankan, neraca pembayaran, fiskal dan moneter serta kondisi makro secara umum.
Namun harus lebih dari itu, sistem ekonomi tersebut haruslah dapat menjawab permasalahan besar perekonomian Indonesia, yaitu: mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Sistem ekonomi ini harus dapat memberikan peluang bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk menjalankan perannya masing-masing, serta peran pemerintah bagi terbentuk dan terlaksananya kebijakan ekonomi yang rasional dan efektif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan besar ekonomi, serta agar dapat menjawab tantangan demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi dalam rangka mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas menuntut memperkuat kemampuan dalam mengelola sistem ekonomi pasar nasional yang didukung oleh berbagai prasyarat, antara lain: pembangunan institusi politik untuk mendukung demokratisasi; terciptanya kepastian hukum; stabilitas makro ekonomi; sektor keuangan yang handal; ditegakkannya peraturan-peraturan anti-monopoli yang menjamin persaingan usaha yang sehat; reformasi birokrasi; serta penguatan jaring social untuk penanganan kemiskinan.
Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang desentralisasi dan globalisasi adalah dengan cara meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia secara sistematis dan terencana. Kompleksitas peta dan agenda global mau tidak mau harus diimbangi dengan kemampuan diplomasi ekonomi secara internasional. Indonesia harus mampu melihat peluang global yang ada dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai inti dalam perjuangan diplomasi ekonomi, sehingga Indonesia tidak terhanyut dalam berbagai aturan dan permainan global yang tidak memihak pada kepentingan nasional
Maka Perekonomian Indonesia dengan pemihakan kepada kepentingan nasional mempunyai indikator utama yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, lebih spesifik lagi adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pengalaman telah menunjukan bahwa bencana alam telah memaksa penduduk yang sebelumnya termasuk kategori rentan miskin menjadi penduduk miskin (Fahmy Radhy). Pada tahun 2004 dana Pemerintah untuk pengentasan kemiskinan mencapai sekitar Rp. 19 triliun (laporan BBC Indonesia) dan sekarang menjadi empat kali lipatnya. Sedangkan angka kemiskinan masih di atas 30 juta dengan pengurangan kemiskinan hanya 36,10 juta (kemiskinan tahun 2004) dikurangi 34,96 juta (kemiskinan tahun 2008) = 1,14 juta. Bila setahun turun 1 juta maka normatifnya dalam empat tahun harusnya turun 4 juta. SBY-JK mematok jumlah penduduk miskin tahun 2009 menjadi 18.8 juta dan angka pengangguran terbuka sebesar 6,6 % tahun 2008 dan 5,1 tahun 2009 dalam RPJM 2004-2009. Namun Bappenas menyatakan kemiskinan tahun 2009 bisa mencapai 33,7 juta orang bila ekonomi tumbuh 4,5% dan bila ekonomi tumbuh 6% maka jumlah orang miskin bisa menjadi dibawah 30 juta yaitu 29,9 juta. Jelas target SBY-JK dalam 5 tahun untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran mustahil tercapai. Tahun 2008 angka realisasi pengangguran adalah 8,46% dan angka kemiskinan adalah 34,9 juta orang .
3.FAKTOR FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.
B.    FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA
Subandi, dalam bukunya Sistem Ekonomi Indonesia, menulis bahwa factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum, adalah:
1.       factor produksi
2.      factor investasi
3.      factor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran
4.      factor kebijakan moneter dan inflasi
5.      factor keuangan negara
Sedangkan Tambunan, dalam bukunya Perekonomian Indonesia, menulis bahwa di dalam teoti-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari factor-faktor produksi seperti SDM, kapital, teknologi, bahan baku, enterpreneurship dan energi.  Akan tetapi, factor penentu tersebut untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, bukan pertumbuhan jangka pendek.
Dengan kata  lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan lebih baik, sama atau lebih buruk dari tahun 2000 lebih ditentukan oleh factor-faktor yang sifatnya lebih jangka pendek, yang dapat dikelompokkan ke dalam factor internal dan eksternal.
Factor eksternal didominasi oleh factor-faktor ekonomi, seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan atau dunia.

1.       Faktor-faktor Internal
a.      Factor ekonomi, antara lain:
·         Buruknya fundamental ekonomi nasional
·         Cadangan devisa
·         Hutang luar negeri dan ketergantungan impor
·         Sector perbankan dan riil
·         Pengeluaran konsumsi
b.      Faktor non ekonomi, antara lain:
·         Kondisi politik, social dan keamanan
·         PMA dan PMDN
·         Pelarian modal ke luar negeri
·         Nilai tukar rupiah
2.      Faktor-faktor Eksternal
·         Kondisi perdagangan dan perekonomian regional atau dunia
4.Perubahan Struktur Ekonomi

D.   PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Pembangunan ekonomi dalam jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sector utama ke ekonomi modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing return to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi (Weiss, 1988).
Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi structural dan dapat didefinisikan sebagai rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan lainnya dalam komposisi permintan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), dan penawaran agregat (produksi dan penggunaan factor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).
1.      Teori
Teori perubahan structural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang, yang semula bersifat subsisten (pertanian tradisional) dan menitikberatkan sector pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern yang didominasi sector non primer, khususnya industri dan jasa.  Ada 2 teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori transformasi structural).
Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan (urban).  Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama.  Di pedesaan, karena pertumbuhan penduduknya tinggi, maka kelebihan suplai tenaga kerja dan tingkat hidup masyarakatnya berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang sifatnya juga subsisten.  Over supply tenaga kerja ini ditandai dengan nilai produk marjinalnya nol dan tingkat upah riil yang rendah. 
Di dalam kelompok negara-negara berkembang, banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga decade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara.  Hal ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah factor-faktor internal berikut:
1)      Kondisi dan struktur awal dalam negeri (economic base)
2)      Besarnya pasar dalam negeri
3)      Pola distribusi pendapatan
4)      Karakteristik industrialisasi
5)      Keberadaan SDA
6)      Kebijakan perdagangan LN

Sumber :
  1. http://tiwimuliawan.blog.com/2009/10/13/ekonomi-indonesia/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar